Saturday, 04 July 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Program PTSL di Pangkep Sudah Pada Tahap Pengukuran

 

pangkepkab.go.id.PANGKEProgram PTSL di Pangkep Sudah Pada Tahap Pengukuran P - Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dimana tahun ini terdapat di Kecamatan Labakkang. Melalui program Presiden Joko Widodo, perihal penuntasan sertifikat tanah, Kabupaten Pangkep mendapat jatah sebanyak 3.000 sertifikat siap diterbitkan, dan itu tahun ini tim PTSL mempusatkan di tiga kelurahan dan satu desa yang ada di Kecamatan Labakkang, yakni, kelurahan Labakkang, Kelurahan Borimasunggu, Kelurahan Pundata Baji dan Desa Manakku.

Saat ini, tim PTSL Kabupaten Pangkep, telah pada tahap pengukuran bidang tanah, dimana yang baru saja dilakukan di Desa Manakku sekitar 843 bidang tanah warga yang telah diukur.

Ketua pelaksana PTSL Kabupaten Pangkep, Rasyid Sarehong, menuturkan, ada tiga kelurahan dan satu desa di Kecamatan Labakkang, yang tahun ini tersentuh program tersebut.

"Tahun 2018 ini dipusatkan di Kecamatan Labakkang. Tahun lalu kita laksanakan di pulau, namun kurang maksimal, karena terkendala di transportasi dan cuaca," ujar Rasyid yang juga merupakan Sekertaris Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangkep, Selasa (17/4).

Dijelaskan Rasyid, program ini merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, dimana tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat melegalkan hak atas tanahnya.

Lanjut disampaikan, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membentuk satgas. Dalam program ini, selain BPN dapat turun langsung mendata tanah yang belum berseritifikat, masyarakat juga bisa mengajukan ke BPN dengan membawa dokumen pendukung.

"Kelurahan labakkang, Pundata baji, Borimasunggu dan Desa Manakku. Dan harus selesai tahun 2018, dengan kuota 3.000 sertifikat,"bebernya.

Hanya saja, kata Rasyid, merujuk kesepakatan tiga menteri, termasuk kementerian agraria, dan keputusan yang berlaku di Pangkep, warga yang ikut program ini dikenakan biaya Rp250.000.

Tidak ada pungutan dari BPN terkait penerbitan sertifikat, hanya saja ada tiga menteri yang membolehkan menarik uang, bilamana Bupati atau Walikota membuat surat keputusan untuk belanja materai, foto copi, pasang patok, dan untuk kebutuhan administrasi. Di Pangkep ada perdanya. Sedangkan untuk zona Sulawesi tarifnya 250. (ardi/Mcpangkajene/toeb)

Statistik Pengunjung

901529
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1252
1690
11415
876882
6776
51387
901529

Your IP: 114.7.194.241
2020-07-04 18:32

Pengunjung

We have 19 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key