Wednesday, 22 January 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Ratusan Warga Labakkang Kepung Kantor DPRD Pangkep

PANGKEP.KAB – Ratusan warga Kecamatan Labakkang Pangkep menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pangkep, Jalan Cendana, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Senin (5/8/2019).

Massa Aksi membentangkan baliho penolakan nilai ganti rugi lahan jalur rel kereta api di depan kantor DPRD Pangkep.

Komisi 1 DPRD Pangkep langsung menyambut para warga Kecamatan Labakkang yang melakukan domonstrasi.

Mereka dipersilahkan naik ke Lantai 2 Ruang Rapat DPRD Pangkep. Wargapun duduk dan mendengarkan arahan DPRD Pangkep.

Diskusipun dimulai dan nampak Kepala BPN Pangkep, Asmain Tombili juga hadir, begitupun Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilhan Zainuddin.

Salah seorang warga yang mewakili warga lainnya, Mustafa asal Desa Kanaungan mengatakan tujuan mereka ke DPRD Pangkep,  untuk melakukan musyawarah terkait ganti rugi lahan dengan panitia dan tim aprisial.

"Cuma satu tuntutan kami, kami ingin musyawarah terkait nilai ganti rugi lahan jalur rel kereta api dengan tim aprisial dan panitia," ungkapnya.

Mustafa mengaku lahan yang dibayarkan tidak sesuai dengan aturan sebelumnya, aturan minimal Rp 70 ribu sampai Rp 450 ribu tanggal 7 Juli 2017 yang di tanda tangani langsung oleh Syahrul Yasin Limpo saat dirinya menjabat.

Tetapi, kata Mustafa hingga kini mereka hanya menerima brosur secara tiba-tiba dan bukan hasil musyawarah mufakat.

"Makanya kami tuntut aprisial ini kenapa brosur harga itu yang diberikan, ada dibawah Rp 50 ribu. Persoalan nilai ganti rugi yang tidak masuk akal ini, jadi pernyataan warga," katanya.

Mustafa menjelaskan, harga nilai ganti rugi lahan tambak produktifnya itu 108 meter dan nilainya cuma Rp 60 ribu permeter.

Sementara, harga tambak warga lainnya di desa itu beragam, ada yang dinilai tambak produktif Rp 75 ribu permeter dan kebun Rp 54 ribu permeter.

"Itu harga tidak masuk akal dari panitia dan tim apresial. Makanya kami datang ke DPRD tolong perjuangkan hak kami," jelasnya. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

646035
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
790
1140
4267
632625
29526
56442
646035

Your IP: 114.7.194.241
2020-01-22 09:18

Pengunjung

We have 14 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key