Saturday, 29 February 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

KPU dan Bawaslu Tolak Tandatangani NPHD, Begini Reaksi Bupati Pangkep

PANGKEP.KAB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkep menolak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020.

KPU Pangkep meminta anggaran Rp 34 milliar, namun yang disetujui hanya Rp 20 milliar. Sementara Bawaslu Pangkep meminta Rp 14 milliar, namun yang disetujui Rp 6 milliar.

Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid mengatakan, yang harus ditanda tanganinya adalah hasil kesepakatan dengan panitia tim anggaran DPRD, dan tim anggaran Pemda Pangkep.

"Tidak apa-apa jika mereka tidak mau menandatangani. Asal mereka tahu tidak ada kemampuan saya untuk menambah dan mengurangi," ujar Syamsuddin A Hamid, Senin (21/10/2019).

Apabila KPU dan Bawaslu menganggap anggaran itu tidak cukup, mengapa mereka tidak ngotot sejak dulu.

"Kalau KPU dan Bawaslu tidak mau tidak usah, karena kami tidak berani menambah satu sen pun anggaran tersebut," tambah Syamsuddin.

"Jangan cuma mau cari panggung. Kalau tidak mau ya tidak usah, saya tidak berani menambah satu sen pun," tambah Syamsuddin.

Apabila ia melakukan penambahan, maka sama halnya ia tidak mengakui hasil verifikasi tim anggaran Pemkab Pangkep, dan tim anggaran DPRD.

"Itu harus dipahami pintar-pintar soal uang bos,"jelasnya.

Menurut Syamsuddin, mestinya KPU dan Bawaslu Pangkep paham soal anggaran. "Mereka harus belajar dulu bagaimana penganggaran itu sebenarnya," tambah Syamsuddin.

"Harusnya mereka paham dulu dalam perjalanan membahas APBD apabila ingin diubah, tetapi hari ini sudah tidak bisa karena sudah ditanda tangani," ujarnya.

Syamsuddin menyebut, dalam hal ini ada tingkat kewajaran yang dirumuskan panitia anggaran.

"Ada namanya tingkat kewajaran. Tidak ada haknya bupati untuk merubah, dan ini sudah dipatok dalam anggaran KUA PPS," ungkapnya.

Syamsuddin A Hamid mempersilahkan jika KPU dan Bawaslu akan membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri.

"Silakan bawa ke Kemendagri. Tapi kalau Kemendagri bilang tambahkan itu biar 100 miliar saya tambahkan, tetapi dengan catatan jangan panggil saya kalau ini terbentur soal hukum," jelasnya. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

702784
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
287
1080
16476
677253
43260
43015
702784

Your IP: 114.7.194.241
2020-02-29 03:42

Pengunjung

We have 27 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key