Wednesday, 11 December 2019
  • >
  • >
Bupati Pangkep

H. Syamsuddin A.Hamid, SE

Wakil Bupati

H. Syahban Sammana, SH

Sekretaris Daerah

Dra.Hj.Jumliati,M.Si

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dra.Hj.Jumliati,M.Si

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs.Baharuddin,S.Sos,M.Si

Kepala DInas Perdagangan

H.A.Anshar Paduwai,SH

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DR.Abd.Gaffar,ST,M.Si

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Hj.ST.Farida Idasari,SP,M.Si

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dr.Andi Muliati Halid,M.Kes

Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan

Ir.H.Muh.Jafar,M.Si

Kepala Dinas Kesehatan

dr.Hj.Indriaty Latief,M.Kes

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs.Bachtiar,M.Si

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir.H.Agussalim,MM

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Drs.Ahmad Djaman,M.Si

KaBag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Burhanuddin,ST

Kepala Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dr.Hj.Hartiny Djafar,M.Kes

Kepala Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Hj.Suriani A,SE

Kepala Dinas Statistik

Dra.Andi Hermin,M.Si

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Drs.Jufri B

Kepala Dinas Pendidikan

Drs.Muhammad Idris,MM

Kepala Dinas Perikanan

Ir.Hj.Andi Faridah

Sekretaris DPRD

Muhammad Gazali,SH

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga

Drs.H.Siswanto

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir.Sunandar

Kabag.Ortala

Iman Takbir,S.STP,MM

 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Ketua Bawaslu Pangkep Mengaku Belum Pernah Dipanggil Bahas Anggaran Pilkada 2020

PANGKEP.KAB – Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam bersama komisioner lainnya, mengaku tidak pernah dipanggil berdiskusi terkait anggaran Pilkada 2020 yang telah ditandatangani Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid.

Menurutnya, dalam hal ini ada mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari proses diskusi, pembahasan hingga masuk ke ranah kesepakatan.

"Iya kita tidak pernah dipanggil membahas angka Rp 6 miliar ini. Betul memang angka-angka bukan faktor utama, tetapi ini salah satu bagian dari kegiatan ini," ujarnya ditemui di Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro Pangkep, Selasa (22/10/2019).

Samsir mengaku, hal paling penting adalah ketika angka-angka itu disepakati dan dibahas lebih awal sesuai dengan mekanisme yang diajukan Permendagri 54.

Di aturan Permendagri 54 itu, kata Samsir sangat jelas kalau ada pembahasan lebih awal, kemudian ada kesepakatan hingga bersama-bersama menandatangani. "Tapi proses itu semua tidak kami ikuti," ungkapnya.

Ironinya, kata Samsir setelah Bawaslu Pangkep memasukkan proposal ke Tim Anggaran Daerah (TAD) tiba-tiba dia dan komisioner lainnya dipanggil Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kita tiba-tiba dipanggil Banggar DPRD, kemudian disuruh menyampaikan keinginan kami, maka kami sampaikan dan di Banggar itu tiba-tiba keluar angka Rp 6 miliar, yang kami tidak pernah tahu kapan Rp 6 miliar itu dibahas," ujarnya.

Menurut Samsir, angka Rp 6 miliar itu tidak pernah didiskusikan dan dibahas bersama.

"Kami tidak pernah diajak mendiskusikan Rp 6 miliar itu. Adapun panggilan-panggilan  itu nanti hari terakhir 30 September 2019, karena kan di PKPU nomor 15 itu 1 Oktober 2019 sudah harus tanda tangan NPHD," pungkasnya.

Kemudian, Bawaslu Pangkep menghadiri pertemuan tanggal 30 September 2019.

"Dipanggillah kami tanggal 30 September 2019 pukul 10.00 Wita, surat masuk di kantor itu pukul 10.15 Wita, kami tetap datang menyampaikan keinginan kami. Tetapi disana juga tidak dibahas secara utuh, karena memang kami diminta menyetujui anggaran Rp 6 miliar ini," tambahnya.

Sekali lagi, kata Samsir dia ingin mempertegas kalau angka-angka itu adalah salah satu faktor, atau penyebab awal Bawaslu dan Pemkab belum pernah berdiskusi dan membahas sesuai perintah Permendagri.

"Makanya kami ditanya ke Kemendagri apakah sudah dibahas atau tidak. Kami jawab belum dan disuruh kembali serta harus diselesaikan tanggal 14 Oktober, tetapi kalau tidak selesai kita diundang kembali," bebernya.

Usai pertemuan di Kemendagri, mereka diundang lagi, tetapi itupun tidak membahas angka-angka yang ada.

"Kita tidak membahas itu semua,  bagaimana dan apa keinginannya. Semua yang kita sampaikan tidak direspon secara positif. Persoalan mekanisme sampai menjadi kesepakatan itu tidak pernah terurai," ungkapnya.

Sebelumnya, Jumat (18/10/2019) lalu, Bawaslu Pangkep dipanggil lagi untuk menandatangani NPHD, tetapi, kata Samsir dia tetap menolak.

Samsir mengaku persoalan ini harus diselesaikan di Kemendagri karena Permendagri 54 jelas sekali mengatur soal ini.

"Harus diselesaikan di Kemendagri terkait persoalan ini," jelasnya. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

575329
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1036
2275
6296
560067
15262
77926
575329

Your IP: 114.7.194.241
2019-12-11 05:03

Pengunjung

We have 50 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key