Wednesday, 22 January 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Bupati Pangkep Ajak Semua Pihak Cegah Pernikahan Anak

PANGKEP.KAB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep menggelar Kampanye dan Sosialisasi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2019, bersama LBH APIK, Indecom, Oxfam Indonesia dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK).

Selain melaksanakan kegiatan dalam acara car free day, di Tribun Alun-alun Citramas Pangkep, rangkaian kegiatan juga mensosialisasikan revisi Undang-undang Perkawinan dari usia 16 sampai usia 19 tahun.

"Semua pihak harus terlibat mendukung, membantu pencegahan pernikahan usia anak," kata Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid dalam Dialog Kampanye dan Sosialisasi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), Minggu (8/12/2019).

Dia menambahkan, Pemerintah tentu saja akan membantu melalui penekanan administrasi dalam pencegahan pernikahan usia anak.

"Tidak diberikan administrasi jika belum memenuhi syarat dan belum cukup umur," ungkap Syamsuddin.

Sementara, Project Manager “Empower Youth for Work” Oxfam di Indonesia, Halida Nufaisa, mengatakan perkawinan usia anak merupakan salah satu faktor terbesar yang menghambat kesempatan anak muda, untuk dapat bekerja dan berkarya terutama anak muda perempuan.

"Dampak pernikahan dini bisa menyebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan,  serta semakin tingginya angka pengangguran di usia produktif," kata Halida.

Dengan disahkannya Undang-undang yang menaikkan angka minimum usia perkawinan, kebijakan ini perlu dikawal dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Tidak hanya dari anak muda, tetapi juga orang tua, pemerintah, dan LSM untuk terus aktif mengawal praktek pernikahan usia dini, serta mendorong anak muda untuk bekerja dan berkarya di usia produktif," tambahnya.

Konsultan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Emmy Astuti, menuturkan Kabupaten Pangkajene Kepulauan sendiri merupakan salah satu Kabupaten dengan angka perkawinan dini tertinggi di Sulawesi Selatan.

"Perlu adanya upaya menyeluruh dan dukungan dari segenap unsur masyarakat baik termasuk LSM untuk mengawal Undang-undang yang sudah ada," kata Emmy.

Emmy menuturkan, dampak perkawinan anak, bisa berdampak pada kesehatan, pendidikan dan psikis. "Menimbulkan rasa trauma terhadap anak," jelas Emmy. (mcpangkajene)
 
 

Statistik Pengunjung

645799
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
554
1140
4031
632625
29290
56442
645799

Your IP: 114.7.194.241
2020-01-22 06:12

Pengunjung

We have 27 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key