Saturday, 04 July 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Bawaslu Pangkep Tentangt Klarifikasi Batas Mutasi Jabatan

PANGKEP.KAB -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep meluruskan sejumlah isu yang beredar terkait batas akhir mutasi jabatan di Pangkep. Disebutkan kabar batas mutasi maksimal dilakukan pada tanggal 8 Januari 2020 adalah salah.

Sebab, aturan yang berlaku pada UU 10 tahun 2016 menekankan batas mutasi enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai. Dalam jadwal KPU, tahapan pilkada serentak dimulai 8 Januari 2020. Sehingga itu, batas maksimal untuk melakukan mutasi jabatan adalah 7 Januari 2020.

Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam menjelaskan bahwa isu yang beredar batas mutasi pada 8 Januari adalah salah besar. Menurutnya, informasi itu yang harus diluruskan karena tahapan pilkada dilakukan pada saat itu.

"Kita merujuk aturan. Sehingga itu, batas maksimal mutasi jam 23.59 WITA, 7 Januari 2020! Tidak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari katentuan maka melanggar dan akan dikenakan sangsi yang berlaku," tegasnya, Selasa, 7 Januari 2020 saat dihubungi.

Sanksi yang dimaksudkan bisa berupa pidana atau penguguran calon. "Kita sudah menyurat pertanggal 26 Desember lalu. Jelas dikatakan hitungan mundurnya dari 8 Juli. Jadi kalau dihitung berarti 7 Januari jam 23.59," katanya.

Samsir menambahkan tentang adanya pengecualian pada Pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2016. Dalam aturan itu jelas tertulis pengecualian. "Bunyinya seperti ini, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri," katanya.

Sebelumnya, Beredar berita mutasi akan dilakukan kembali pada besok, Rabu 8 Januari 2020. Bupati Pangkep, Syamsuddin hingga akan melantik ataupun mengukuhkan keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi. Termasuk lima OPD pengguna anggaran terbesar di Pangkep.

“Ada lima OPD yang belum dikukuhkan, pak Bupati lima itu juga pengguna anggaran terbesar di Pangkep,” ungkap Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah Pangkep, Imam Takbir.

Lima OPD yang dimaksud yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tata ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Hari ini terakhir penyusunan, karena besok (rabu) terakhir pelantikan sesuai aturan yang ada,” tambah Iman. (Mcpangkajene)

Statistik Pengunjung

901582
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1305
1690
11468
876882
6829
51387
901582

Your IP: 114.7.194.241
2020-07-04 18:59

Pengunjung

We have 40 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key