Sunday, 26 January 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Beranda

Tolak Harga Tanah, Warga Pangkep Layangkan Gugatan ke PN

  • Category: Beranda
  • Published: Friday, 02 August 2019 05:58
PANGKEP.KAB -- Puluhan warga melayangkan gugatan penolakan terhadap harga pembebasan lahan Kereta Api (KA) yang telah ditetapkan tim appraisal.
 
Rahmat Muhayyang salah satunya, Warga Kecamatan Segeri ini, melayangkan surat gugatan keberatan terhadap nilai yang ditaksir tim aprraisal yang ada di lahannya yang terletak di Desa Punranga, Kecamatan Segeri.
 
"Kita sudah masukkan gugatan ke PN, melihat nilai ganti rugi yang sangat rendah ini. Tentunya harapan harga dapat sesuai dan layak dengan kondisi harga saat ini," bebernya.
 
Lanjut disampaikan, dalam permohonan gugatan yang diajukan itu, terdapat dalam no.16/PDT.G/2019/PN PKJ yang dimasukkan pada, Selasa, 30 Juli di Kantor PN Pangkep.
 
"Selain ada lahan saya sendiri, kita juga ada kuasa hukum, sehingga ada 19 warga lain yang tergabung mengajukan gugatan ke PN," ungkapnya.
 
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Farid Hidayat menjelaskan bahwa, sidang gugatan keberatan harga ganti rugi lahan itu bakal dilakukan pada 8 Agustus mendatang. Waktu itu terbilang sangat singkat, melihat ada ratusan warga yang keberatan terhadap nilai ganti rugi tersebut.
 
"Iya ini sudah ada beberapa warga yang memasukkan permohonan. Kita tentunya sangat terbuka dengan warga yang ingin melayangkan gugatan perdata ini, jadi pertama kita selsesaikan terlebih dahulu sengketanya," bebernya.
 
Lanjut dijelaskan bahwa, untuk proses sidang lahan ini sendiri hanya memakan waktu 30 hari. Olehnya itu, hakim PN Pangkep mengaku kewalahan dengan terbatasnya waktu untuk sidang gugatan lahan KA ini.
 
"Tentu kita kerja keras, sebab kita dikejar waktu. Jadi memang harus kita maksimalkan juga," paparnya, (Mcpangkajene)

Cegah Tindak Pidana, TP4D - LKPP Kolaborsi Kawal Proyek 

  • Category: Beranda
  • Published: Friday, 02 August 2019 05:51
PANGKEP,KAB -- Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi mengawal proyek di Pangkep.
 
Anggota TP4D Kejari Pangkep, Akram mengatakan, kehadiran TP4D sebagai langkah  pencegahan, agar pihak terkait bekerja sesuai aturan.
 
Lanjutnya, kehadiran TP4D juga untuk deteksi dini masalah apa saja yang biasa ditemui. TP4D juga bersinergi dengan tim Pokja terkait aturan-aturan yang ada. 
 
"Kita dampingi, supaya proyek pengadaan barang dan jasa tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran,"katanya, Rabu(31/7/19).
 
Lanjutnya, saat ini TP4D mengawal dan mendampingi 16 OPD lingkup Pemkab Pangkep.
 
Sementara itu, Arthur Halik Razak, Ahli Kontrak LKPP, menerangkan, LKPP mempunyai tugas berkolaborasi dengan beberapa instansi agar pengadaan barang jasa, efisien dan akuntabel.
 
Lanjutnya, LKPP juga mempunyai tugas kolaborasi dengan TP4D, memberikan edukasi mitigasi resiko terkait pelaksanan kontrak pengadaan barang dan jasa.
 
"Ini hal baru di sulsel, ada 16 OPD dikawal TP4D dan LKPP, Tatacara melakukan kontrak yang benar. Kita juga telah melatih beberapa individu untuk melakukan keahlian berkontrak,"katanya.
 
Sementara itu, kepala bagian layanan pengadaan barang dan jasa, Pangkep, Burhanuddin mengatakan, Kehadiran TP4D dan LKPP sebagai perwujudan dalam hal pengawalan, pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya, meminimalisir pelanggaran dan bagian dari mitigasi resiko.
 
"Ini penting, dengan  keberadaan TP4D dan LKPP, kami sangat bangga untuk mengawal dan mendampingi kami.  Mudah-mudahan tidak ada kasus tindak pidana korpusi karena telah dilakukan pencegahan secara dini,"ujarnya.
 
Disampaikannya, pertanggal 17 Juli, Sudah ada 66 kegiatan yang berkontrak, dengan nilai Rp53 M. (Mcpangkajene)
 

Subcategories

Statistik Pengunjung

652139
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
803
1814
10371
632625
35630
56442
652139

Your IP: 114.7.194.241
2020-01-26 11:09

Pengunjung

We have 37 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key