Saturday, 06 June 2020
  • >
  • >
 Bupati...

Bupati...

pangkepkab.go.idJAKARTA– Dalam pertemuan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor,...

Terima...

Terima...

pangkepkab.go.id,PANGKEP– Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi tuan rumah kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kementrian Sosial (Kemensos) dalam program jelajah kapal kepahlawanan. Pesertanya...

Pangkep...

Pangkep...

pangkepkab.go.id,JAKARTA– Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dalam acara pembukaan The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention...

Beranda

Tim Jibom Gegana Brimob Evakuasi Amunisi Milik Militer

  • Category: Beranda
  • Published: Tuesday, 02 June 2020 07:48
PANGKEP.KAB -- Penemuan benda mirip mortir yang diduga munisi milik militer oleh salah seorang tukang batu di desa Parenreng kecamatan Segeri kabupatwn Pangkep, akhirnya dievakuasi tim penjinak bom Detasemen Gegana Brimob Polda Sulsel , sabtu(30/5) sore.
 
Kedatangan Tim Subden Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sulsel dipimpin Kanit 3 Jibom Ipda Munir yang didampingi langsung oleh Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sulsel Kompol Sahruna Nasrun, yang kemudian melakukan evakuasi benda diduga munisi militer di kampung Maccope, Desa Parenreng ini.
 
Sebelum Subden Jibom turun melaksanakan evakuasi, Kapolsek Segeri Polres Pangkep Iptu Sumarto menerima informasi bahwa adanya benda yang diduga munisi militer tersimpan dibelakang rumah warga.
 
"Setelah menerima informasi penemuan amunisi itu, kami langsung cek ke lokasi, dan ternyata benar. Kami langsung pasang police line dan melapor ke Polres Pangkep untuk mendatangkan Subden Jibom Gegana Brimob Sulsel guna mengevakuasi benda tersebut.” Ucap Sumarto
 
Sementara itu Komandan Detasemen Gegana Brimob Polda Sulsel, Kompol Sahruna yang ditemui dilokasi mengatakan bahwa proses evakuasi yang dilakukan Subden Jibom ini karena adanya permintaan dari Polres Pangkep.
 
”Sore tadi saya terima perintah dari Dansat Brimob untuk menurunkan satu unit Jibom guna melakukan evakuasi benda diduga munisi militer di Pangkep” kata Sahruna.
 
Sebelum meninggalkan lokasi temuan, Sahruna menyampaikan bahwa benda yang diduga munisi militer tersebut akan di bawah oleh Subden Jibom ke Mako Den Gegana untuk dilakukan observasi lebih lanjut.
 
“Benda yang dievakuasi ini selanjutnya akan dibawa oleh unit Jibom ke Mako Gegana untuk dilakukan observasi lebih lanjut guna memastikan benda tersebut merupakan munisi militer atau bukan serta memastikan bahwa benda tersebut sudah dalam keadaan aktif atau tidak.” terangnya.
 
Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis PS. yang dikonfirmasi terpisah membenarkan kegiatan Subden Jibom tersebut.
 
“Iya betul, Sabtu sore Subden Jibom di damping Danden Gegana berangkat ke Pangkep untuk melakukan evakuasi benda diduga sebagai munisi militer.” ujar Kombes Anis( udi)
 
 
Mohon maaf ada kesalahan penulisan judul pada berita pertama sehingga pengiriman yg kedua sebagai pengganti berita terikirim sebelumnya. (mcpangkajene)

Soal Bansos, Warga Sibatua Ini Mengaku Salah di Depan Tim Pansus DPRD Pangkep

  • Category: Beranda
  • Published: Tuesday, 02 June 2020 03:57

Pangkep.kab – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), baik bantuan sosial tunai, bantuan Sembako, PKH hingga BPNT di Kabupaten Pangkep terus menuai polemik. Seperti di Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, banyak warga yang mengadu tak terima bantuan serta adanya dugaan politisasi hingga penyunatan bantuan.

Para warga di Kelurahan Sibatua yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FHS, pun sempat menyambangi kantor bupati untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep. Mereka mengadukan perihal bantuan yang bermasalah di kelurahan tersebut.

Satu warga yang paling vocal dalam menyuarakan terkait adanya dugaan penyunatan bantuan adalah Musdalifah. Dia mengaku sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun bantuan yang dia terima tak pernah sesuai saldo dari program pemerintah itu.

Dia bahkan menuding pihak pendamping BPNT melakukan penyunatan bantuan warga. Hal itu dia utarakan saat bertemu dengan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid di Rujab Bupati, sehari jelang lebaran idul Fitri lalu.

Namun semua pernyataan dari Musdalifah tersebut ditarik kembali saat panita khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Pangkep melakukan klarifikasi langsung ke lapangan terkait pernyataan sekelompok warga tersebut.

Musdalifah beserta warga lainnya yang hadir di Rujab Bupati lalu kemudian dipertemukan dengan perangkat lurah serta oknum-oknum yang disebutkan warga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut di Kantor Kelurahan Sibatua, Jumat (29/5/2020) kemarin.

Di hadapan perangkat lurah dan tim pansus, Musdalifah berkilah bahwa pernyataannya tersebut tidaklah benar dan dia mengaku salah dalam menyampaikan masalah. Dia pun membantah semua pernyataannya yang telah dimuat di media dan mengaku tak tahu bahwa semua pernyataannya tersebut akan di muat di media.

“Saya tidak tahu ada wartawan saat itu. Yang saya sampaikan saat itu salah. Seandainya saya tahu ada wartawan, saya tidak bicara seperti itu. Maaf,” katanya.

Musdalifah pun menuturkan bahwa kehadirannya di rujab Bupati Pangkep adalah mengikuti arahan dari oknum yang memang mengumpulkan warga.

“Saya cuman ikut-ikutan juga. Kami dijanji kalau hadir akan dapat Sembako dan uang oleh pendamping warga. Memang dapatki beras dan uang dari Pak bupati, tapi itu bantuan pribadi beliau,” katanya lagi.

Lurah Sibatua, Harianti memaklumi tindakan warga tersebut meski merasa kecewa dengan warga yang mau dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memperkeruh masalah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Dia pun berujar bahwa apa yang diadukan warganya tak benar.

“Kalau masalah ibu Musdalifah itu semua sudah jelas. Dia mengakui bahwa dirinya hanya mengarang saja, sebab ATM untuk BPNT itu tak bisa diuangkan dan PIN-nya tidak bisa digantikan. Kalau masalah ada warga yang tak terdata dan tak dapat bantuan memang ada, tapi itu persoalan data di DTKS. Sedangkan warga yang hadir di Rujab Bupati lalu itu adalah para warga yang telah mendapatkan bantuan di program-program pemerintah,” tegasnya.

Ketua Pansus DPRD, H Rasyid pun mengaku bahwa persoalan ini jelas ada yang manfaatkan untuk dipolitisasi dan membuat gaduh. Sebab, warga yang datang ke Rujab Bupati lalu telah mengakui semuanya bahwa mereka menerima bantuan dan hadir ke sana karena mendapat ajakan dari oknum pendamping.

“Kami sayangkan ada oknum yang membuat gaduh di tengah persoalan Covid-19 saat ini. Hal ini sudah kelewatan dan mesti ditindaki. Warga juga, kami minta untuk tidak ikut terpancing dengan janji-janji baik dari LBH, pejabat Pemda dan oknum yang ingin memperkeruh suasana di tengah pandemi saat ini.”

“Sebab saat ini juga sangat rentan adanya politisasi karena akan memasuki tahapan Pilkada. Jadi akan ada oknum yang memperkeruh untuk menguntungkan calonnya dengan memfitnah serta mengadu domba antar masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Bupati Pangkep bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Arsyad Yunus mengaku bahwa kehadiran warga di Rujab Bupati Pangkep adalah permintaan dari LBH selaku pendamping warga.

“Saya juga tidak tahu kalau mereka semua tidak bisa mempertanggungjawabkan semua perkataan yang telah mereka sampaikan ke bupati. Sebab saya hanya fasilitasi untuk bertemu. Yang atur dan mengundang warga itu dari LBH,” tegasnya. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

852829
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
888
1588
11270
830422
9463
54384
852829

Your IP: 114.7.194.241
2020-06-06 15:59

Pengunjung

We have 16 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key