Tuesday, 22 September 2020
  • >
  • >

Disnaker Pangkep Usulkan UMK Naik Jadi 3juta Lebih

Pangkep.kab -- Rencana kenaikan Upah Minumum Provinsi (UMP), akan mulai diterapkan per Januari tahun 2020 mendatang dengan besaran upah Rp. 3.103.800, di Sulsel. Seiring dengan rekomendasi penetapan kenaikan UMP tersebut mengacu pada PP Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan.

Dan menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019. Tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penyampaian data Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tingkat Inflasi Nasional tahun 2019 sebesar 3,32 persen serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2019 sebesar 5,19 persen.

Dengan demikian kenaikan UMP berdasarkan data tesebut adalah sebesar 8.51 persen. Sesuai formula perhitungan upah PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang didasarkan pada data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.103.800.

Sementara di Sulsel sendiri, terdapat ada tiga daerah yang memiliki dewan pengupahan. Termasuk daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan dua lainnya yakni kota Makassar, dan Luwu Timur. "Ini sudah kita rumuskan bersama dewan pengupahan, dan juga dari perwakilan pihak perusahaan di Pangkep. Dan ini sementara kita usulkan ke Pemerintah Provinsi Sulsel,"kata Kadis Ketenaga Kerjaan Kabupaten Pangkep, Jufri Andi Baso, Rabu 6 November, kemarin.

Lanjut diterangkan Jufri Andi Baso, Bahwa telah dilakukan perumusan sesuai formula pengupahan. Perumusan UMK pula mengacu pada Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Domestik Bruto Tingkat Inflasi Nasional tahun 2019 sebesar 3,32 persen serta Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2019 sebesar 5,19 persen. Yang artinya, terdapat kenaikan sebesar 8.51 persen.

"UMK Pangkep tahun berjalan saat ini yakni sebesar Rp. 2.941.000, dan sudah ditetapkan dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 3.191.279. Jika itu diterima dan disahkan oleh Pemprov maka UMK Pangkep senilai itu nantinya dan diterapkan per Januari 2020,"jelasnya.

Ditambahkan, perusahaan wajib menerapkan UMK tersebut, khususnya di Kabupaten Pangkep. Dengan kriteria, perusahaan yang memiliki omset sebesar Rp. 250juta. "Yang pasti aturannya jelas, jika terdapat perusahaan yang kriterianya memenuhi untuk UMK tersebut. Dan tidak diterapkan, maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha. Di Pangkep, ini rata-rata perusahaan tambang marmer dan itu semua memenuhi kriteria omset Rp. 250juta,"tambahnya. (Mcpangkajene)

 

Statistik Pengunjung

1059400
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1348
2330
6018
1040073
41044
69195
1059400

Your IP: 114.7.195.129
2020-09-22 13:45

Pengunjung

We have 34 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key