Monday, 28 September 2020
  • >
  • >

Beranda

HUT Pangkep ke-60 Dipusatkan Dilapangan Sepak Bola Andi Mustari Bungoro

  • Category: Beranda
  • Published: Thursday, 30 January 2020 02:05

PANGKEP.KAB - Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Drs M. Thamrin, T. M.Pd saat dihubungi diruang kerjanya Rabu (29/01/2020) di Bungoro mengatakan bahwa puncak peringatan Hari Jadi Pangkep ke-60 dipusatkan di Lapangan sepak bola Andi Mustari Kecamatan Bungoro pada tanggal, 8 Pebruari 2020.

Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro mengatakan bahwa puncak peringatan HUT Pangkep ke-60 ini, akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi-Selatan Nurdin Abdullah, dan beberapa pejabat dari tingkat Provinsi Sulawesi-Selatan bahkan ada juga anggota DPR RI, yang hadir dalam acara Hari Jadi Kabupaten Pangkep ke-60 tersebut.

“Kami selaku tuan rumah peringatan hari bersejarah ini, secara pasti akan mempersiapkan semaksimal mungkin, dengan melibatkan masyarakat Bungoro dalam rangka mensukseskan pelaksanaan puncak acara Hari Jadi Pangkep ke-60 yang kita cintai bersama” ujarnya.

Selain itu Thamrin juga mengatakan bahwa kami bersama Danramil Bungoro, Kapolsek Bungoro, siap bekerja menyambut HUT ke-60 Kabupaten Pangkep yang kebetulan dipusatkan di Bungoro, dan kami juga secara pasti akan disuport dari dari PT Semen Tonasa sebab PT Semen Tonasa ada di Bungoro, dan yakin PT Semen Tonasa sangat peduli  Hari bersejarah ini yakni HUT Pangkep ke-60. (Mcpangkajene)

Data Peserta BPJS PBI Amburadul, Pasien Jampersal Dirujuk ke Makassar dan Diharuskan Bayar Belasan Juta

  • Category: Beranda
  • Published: Thursday, 30 January 2020 01:58

PANGKEP.KAB -- Amburadulnya data peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pangkep kembali memakan korban. Kali ini, Warga asal pulau Gondong Bali, Hawang yang harus tersandera di rumah sakit di Makassar.

Hawang sendiri merupakan pasien RS Batara Siang Pangkep dan mulai dirawat pada Sabtu malam, 25 Januari 2020. Namun dia dirujuk ke Makassar pada Minggu Dini hari, 26 Januari 2020 lalu.

Hawang merupakan masyarakat tak mampu yang hendak melakukan persalinan dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Namun karena kondisi di RS Batara Siang Pangkep saat itu yang tak memungkinkan dilakukan tindakan, sehingga pasien dirujuk ke RS Ibnu Sina Makassar.

Sebelum dirujuk, petugas RS Batara Siang sempat melihat data pasien apakah memiliki BPJS. Ternyata sistem di Pangkep menunjukkan Hawang terdata sebagai peserta KIS sehingga pihak RS Batara Siang mengeluarkan surat rujukan ke Makassar untuk tindakan secepatnya.

Namun saat sampai di RS Ibnu Sina, Hawang ternyata mendapat hambatan. Datanya sebagai peserta BPJS ditolak sistem. Alasannya, KTP yang dimiliki Hawang tak sesuai dengan data di BPJS.

Pihak RS Ibnu Sina dan BPJS Kesehatan pun menolak menanggung biaya perawatan dan persalinan pasien. Imbasnya pasien pun yang sudah mendapatkan tindakan darurat berupa operasi Cesar serta anaknya yang harus dirawat intensif diwajibkan membayar hingga puluhan juta.

Pasien yang ditemui di Ruangan perawatannya membenarkan peristiwa tersebut. Dia pun menumpahkan kegelisahannya yang harus membayar tagihan besar namun tak memiliki biaya.

"Saya hanya orang miskin pak. Tidak bisa saya bayar. Saya juga dirujuk ke Makassar karena perintah Rumah Sakit Pangkep. Saat itu katanya saya harus dirujuk, karena tensi saya tinggi. Sedangkan saat itu tidak ada dokter yang bisa operasi saya. Selain itu katanya saya peserta BPJS jadi tidak akan membayar saat di Makassar. Tapi ternyata dataku di BPJS ditolak. Saya sempat diancam akan dipolisikan kalau tetap pakai data BPJS yang saya gunakan sekarang ini," ujarnya, Selasa, 28 Januari 2020.

Dia pun mengungkapkan bahwa saat ini kondisinya sudah pulih, begitupun bayinya. Namun karena masalah pembayaran ini, dia pun terkadang sedih. "Tidak tahu harus minta tolong ke mana pak. Kalau memang pemerintah bisa bantu, saya sangat berharap bantuan itu," tambah Hawang..

Kepala Desa Mattiro Matae, Rizal Idris pun mengungkapkan bahwa persolan ini semestinya tak terjadi seandainya pasien tak dirujuk ke Makassar. Sebab, dia sudah mengeluarkan surat keterangan tak mampu kepada pasien sejak beberapa waktu lalu untuk menggunakan program Jampersal.

"Saat itu memang dia tak punya KIS. Jadi saya keluarkan Surat Keterangan Tak Mampu untuk menggunakan Jampersal di RS Batara Siang. Tapi persoalan muncul di RS yang merujuknya ke Makassar. Sesampainya di Makassar ternyata dia tak ditanggung Jampersal karena beda program," katanya.

Terkait BPJS-nya, dia sendiri tak tahu bahwa pasien tersebut memiliki data amburadul. Sebab, dia sendiri telah memasukkan data pasien ke Dinas Sosial untuk mendapatkan tanggungan BPJS. "Belakangan ini pi baru ketahuan. Ternyata NIK-nya yang dia gunakan saat ini tetap muncul di BPJS, tapi berbeda orang dengan nama sama, alamat dan tanggal lahir berbeda. Hal ini yang jadi persoalan di Makassar sehingga dia harus membayar biaya," katanya.

Rizal pun saat ini sedang berusaha mengurus warganya tersebut agar bisa keluar di RS Ibnu Sina. "Itu sekarang yang saya usahakan. Bagaimana caranya bayar dan dia bisa segera pulang dan berkumpul dengan sanak keluarganya. Kita butuh bantuan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini agar," pintanya. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

1074073
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
2399
1922
4321
1053382
55717
69195
1074073

Your IP: 114.7.195.129
2020-09-28 20:33

Pengunjung

We have 14 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key