Saturday, 27 February 2021
  • >
  • >

Beranda

Data Peserta BPJS PBI Amburadul, Pasien Jampersal Dirujuk ke Makassar dan Diharuskan Bayar Belasan Juta

  • Category: Beranda
  • Published: Thursday, 30 January 2020 01:58

PANGKEP.KAB -- Amburadulnya data peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pangkep kembali memakan korban. Kali ini, Warga asal pulau Gondong Bali, Hawang yang harus tersandera di rumah sakit di Makassar.

Hawang sendiri merupakan pasien RS Batara Siang Pangkep dan mulai dirawat pada Sabtu malam, 25 Januari 2020. Namun dia dirujuk ke Makassar pada Minggu Dini hari, 26 Januari 2020 lalu.

Hawang merupakan masyarakat tak mampu yang hendak melakukan persalinan dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal). Namun karena kondisi di RS Batara Siang Pangkep saat itu yang tak memungkinkan dilakukan tindakan, sehingga pasien dirujuk ke RS Ibnu Sina Makassar.

Sebelum dirujuk, petugas RS Batara Siang sempat melihat data pasien apakah memiliki BPJS. Ternyata sistem di Pangkep menunjukkan Hawang terdata sebagai peserta KIS sehingga pihak RS Batara Siang mengeluarkan surat rujukan ke Makassar untuk tindakan secepatnya.

Namun saat sampai di RS Ibnu Sina, Hawang ternyata mendapat hambatan. Datanya sebagai peserta BPJS ditolak sistem. Alasannya, KTP yang dimiliki Hawang tak sesuai dengan data di BPJS.

Pihak RS Ibnu Sina dan BPJS Kesehatan pun menolak menanggung biaya perawatan dan persalinan pasien. Imbasnya pasien pun yang sudah mendapatkan tindakan darurat berupa operasi Cesar serta anaknya yang harus dirawat intensif diwajibkan membayar hingga puluhan juta.

Pasien yang ditemui di Ruangan perawatannya membenarkan peristiwa tersebut. Dia pun menumpahkan kegelisahannya yang harus membayar tagihan besar namun tak memiliki biaya.

"Saya hanya orang miskin pak. Tidak bisa saya bayar. Saya juga dirujuk ke Makassar karena perintah Rumah Sakit Pangkep. Saat itu katanya saya harus dirujuk, karena tensi saya tinggi. Sedangkan saat itu tidak ada dokter yang bisa operasi saya. Selain itu katanya saya peserta BPJS jadi tidak akan membayar saat di Makassar. Tapi ternyata dataku di BPJS ditolak. Saya sempat diancam akan dipolisikan kalau tetap pakai data BPJS yang saya gunakan sekarang ini," ujarnya, Selasa, 28 Januari 2020.

Dia pun mengungkapkan bahwa saat ini kondisinya sudah pulih, begitupun bayinya. Namun karena masalah pembayaran ini, dia pun terkadang sedih. "Tidak tahu harus minta tolong ke mana pak. Kalau memang pemerintah bisa bantu, saya sangat berharap bantuan itu," tambah Hawang..

Kepala Desa Mattiro Matae, Rizal Idris pun mengungkapkan bahwa persolan ini semestinya tak terjadi seandainya pasien tak dirujuk ke Makassar. Sebab, dia sudah mengeluarkan surat keterangan tak mampu kepada pasien sejak beberapa waktu lalu untuk menggunakan program Jampersal.

"Saat itu memang dia tak punya KIS. Jadi saya keluarkan Surat Keterangan Tak Mampu untuk menggunakan Jampersal di RS Batara Siang. Tapi persoalan muncul di RS yang merujuknya ke Makassar. Sesampainya di Makassar ternyata dia tak ditanggung Jampersal karena beda program," katanya.

Terkait BPJS-nya, dia sendiri tak tahu bahwa pasien tersebut memiliki data amburadul. Sebab, dia sendiri telah memasukkan data pasien ke Dinas Sosial untuk mendapatkan tanggungan BPJS. "Belakangan ini pi baru ketahuan. Ternyata NIK-nya yang dia gunakan saat ini tetap muncul di BPJS, tapi berbeda orang dengan nama sama, alamat dan tanggal lahir berbeda. Hal ini yang jadi persoalan di Makassar sehingga dia harus membayar biaya," katanya.

Rizal pun saat ini sedang berusaha mengurus warganya tersebut agar bisa keluar di RS Ibnu Sina. "Itu sekarang yang saya usahakan. Bagaimana caranya bayar dan dia bisa segera pulang dan berkumpul dengan sanak keluarganya. Kita butuh bantuan masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini agar," pintanya. (Mcpangkajene)

Dianggap Terlalu Otoriter, Direktur PKM Dituntut Mundur, Karyawan Mogok Kerja

  • Category: Beranda
  • Published: Thursday, 30 January 2020 01:52

PANGKEP.KAB -- Aktifitas pekerjaan di PT Prima Karya Manunggal (PKM) milik PT Semen Tonasa terhenti. Penyebabnya, karyawan di perusahaan tersebut merasa tak nyaman dengan sikap pemimpin PT PKM, yakni Didit Adi Prasetyo.

Ratusan karyawan pun melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut Direktur PT PKM tersebut untuk mundur dari jabatannya. Sikap otoriter, dan arogansinya dinilai sangat tidak mencerminkan seorang pimpinan perusahaan. Didit dianggap sering menebar ancaman kepada karyawan.

Kordinator Demo Karyawan PT PKM, Arfan Tualle mengatakan, karakter Dirut PT PKM yang dijabat Didit Adi Prasetyo sangat kasar, otoriter dan arogan hingga membuat karyawan sangat tertekan bekerja. Bukan hanya itu, atas sikapnya tersebut berdampak pada omset dan laba perusahaan.

“Kami minta direksi PKM melakukan perombakan. Kami tolak Didit sebagai Dirut PKM. Perlakuan seorang pemimpin yang sangat kasar, dan tidak mendidik. Seolah-olah berlaga preman,” ujarnya Rabu, 29 Januari 2020 saat dikonfirmasi.

Arfan menambahkan, PT PKM bukanlah perusahaan pribadi. Tetapi PKM memunculkan perusahanan dalam perusahaan. "Contohnya, pemasok besi material workshop, tanpa evaluasi harga dan tidak melalui mekanisme tender. Naraca dan laba rugi tidak menunjukkan governance yang baik. Kenaikan atas pinjaman hutang tidak sesuai dengan kenaikan omset dan laba. Tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilingkup PKM. Tagihan PT PKM di PT Amka saat ini mencapai Rp6,5 miliar lebih, parahnya tidak dibayarkan selama dua tahun ini,” ungkap Arfan.

Perlakuan Didit, lanjutnya, semena-mena terhadap karyawan dengan memperlakukan potongan dan memberi surat peringatan pertama yang tidak sesuai aturan perusahaan yang berlaku. Dan secara sepihak memotong gaji karyawan sebesar 20 persen dan tidak ada dalam aturan perusahaan.

Pada rapat Direksi PT PKM yang dipimpin langsung oleh Didit Adi Prasetyo, Selasa 28 Januari 2020 lalu rupanya takmelibatkan pihak karyawan yang mogok kerja. Anehnya, dalam rapat tersebut pembahasan hanya seputar kisah pribadinya dan juga menyebut nama nama pejabat utama kepolisian dan TNI yang akrab dengannya.

Sehari berselang, pihak PKM pun belum memberikan klarifikasi atas tuntutan karyawan tersebut. Pihak PT Semen Tonasa pun enggan memberikan klarifikasi perihal persoalan yang terjadi di anak perusahaannya tersebut. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

1477678
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
2472
2939
17122
1440823
73474
94171
1477678

Your IP: 114.7.195.129
2021-02-27 15:53

Pengunjung

We have 24 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key