Tuesday, 04 August 2020
  • >
  • >

Beranda

Unjuk Rasa Warga Sekitar Pelabuhan Biringkassi Menuntut Pencemaran Debu Batu Bara

  • Category: Beranda
  • Published: Wednesday, 23 October 2019 07:39

Pangkep.kab -- Telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa warga di sekitar Pelabuhan Biringkassi PT. Semen Tonasa pada hari Selasa Pagi 21/10/2019 yang dimulai sekitar jam 09.00 wita didekat pintu masuk Pelabuhan Biringkassi, Kec.Bungoro, Kab. Pangkep.

Aksi Unjuk Rasa tersebut diikuti Sekitar kurang lebih 50 orang yang didominasi Perempuan dan menuntut Pencemaran Debu dari penampungan Batu Bara milik PT. Semen Tonasa yang berlangsung sekitar 45 menit lalu melanjutkan Aksinya ke Kantor Semen Tonasa
 
Pemimpin Unjuk Rasa mengatakan bahwa kejadian ini sudah lama disampaikan ke pihak PT. Semen Tonasa tapi tidak ditanggapi karena debunya sudah masuk ke dalam rumah dan ditakutkan akan berdampak pada kesehatan Warga sekitar Pelabuhan Biringkassi, makanya didemo saja. (Mcpangkajene)

Ketua Bawaslu Pangkep Mengaku Belum Pernah Dipanggil Bahas Anggaran Pilkada 2020

  • Category: Beranda
  • Published: Wednesday, 23 October 2019 07:36

PANGKEP.KAB – Ketua Bawaslu Pangkep, Samsir Salam bersama komisioner lainnya, mengaku tidak pernah dipanggil berdiskusi terkait anggaran Pilkada 2020 yang telah ditandatangani Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid.

Menurutnya, dalam hal ini ada mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, mulai dari proses diskusi, pembahasan hingga masuk ke ranah kesepakatan.

"Iya kita tidak pernah dipanggil membahas angka Rp 6 miliar ini. Betul memang angka-angka bukan faktor utama, tetapi ini salah satu bagian dari kegiatan ini," ujarnya ditemui di Mattampa Inn, Kecamatan Bungoro Pangkep, Selasa (22/10/2019).

Samsir mengaku, hal paling penting adalah ketika angka-angka itu disepakati dan dibahas lebih awal sesuai dengan mekanisme yang diajukan Permendagri 54.

Di aturan Permendagri 54 itu, kata Samsir sangat jelas kalau ada pembahasan lebih awal, kemudian ada kesepakatan hingga bersama-bersama menandatangani. "Tapi proses itu semua tidak kami ikuti," ungkapnya.

Ironinya, kata Samsir setelah Bawaslu Pangkep memasukkan proposal ke Tim Anggaran Daerah (TAD) tiba-tiba dia dan komisioner lainnya dipanggil Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kita tiba-tiba dipanggil Banggar DPRD, kemudian disuruh menyampaikan keinginan kami, maka kami sampaikan dan di Banggar itu tiba-tiba keluar angka Rp 6 miliar, yang kami tidak pernah tahu kapan Rp 6 miliar itu dibahas," ujarnya.

Menurut Samsir, angka Rp 6 miliar itu tidak pernah didiskusikan dan dibahas bersama.

"Kami tidak pernah diajak mendiskusikan Rp 6 miliar itu. Adapun panggilan-panggilan  itu nanti hari terakhir 30 September 2019, karena kan di PKPU nomor 15 itu 1 Oktober 2019 sudah harus tanda tangan NPHD," pungkasnya.

Kemudian, Bawaslu Pangkep menghadiri pertemuan tanggal 30 September 2019.

"Dipanggillah kami tanggal 30 September 2019 pukul 10.00 Wita, surat masuk di kantor itu pukul 10.15 Wita, kami tetap datang menyampaikan keinginan kami. Tetapi disana juga tidak dibahas secara utuh, karena memang kami diminta menyetujui anggaran Rp 6 miliar ini," tambahnya.

Sekali lagi, kata Samsir dia ingin mempertegas kalau angka-angka itu adalah salah satu faktor, atau penyebab awal Bawaslu dan Pemkab belum pernah berdiskusi dan membahas sesuai perintah Permendagri.

"Makanya kami ditanya ke Kemendagri apakah sudah dibahas atau tidak. Kami jawab belum dan disuruh kembali serta harus diselesaikan tanggal 14 Oktober, tetapi kalau tidak selesai kita diundang kembali," bebernya.

Usai pertemuan di Kemendagri, mereka diundang lagi, tetapi itupun tidak membahas angka-angka yang ada.

"Kita tidak membahas itu semua,  bagaimana dan apa keinginannya. Semua yang kita sampaikan tidak direspon secara positif. Persoalan mekanisme sampai menjadi kesepakatan itu tidak pernah terurai," ungkapnya.

Sebelumnya, Jumat (18/10/2019) lalu, Bawaslu Pangkep dipanggil lagi untuk menandatangani NPHD, tetapi, kata Samsir dia tetap menolak.

Samsir mengaku persoalan ini harus diselesaikan di Kemendagri karena Permendagri 54 jelas sekali mengatur soal ini.

"Harus diselesaikan di Kemendagri terkait persoalan ini," jelasnya. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

958538
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
922
2651
6530
929710
9377
54408
958538

Your IP: 114.7.195.129
2020-08-04 08:02

Pengunjung

We have 37 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key