Tuesday, 22 September 2020
  • >
  • >

Beranda

Cegah Kebakaran, Personel Polres Pangkep Pantau Lahan dan Hutan 

  • Category: Beranda
  • Published: Wednesday, 16 October 2019 07:26
PANGKEP.KAB -- Cegah kebakaran hutan dan lahan, aparat kepolisian aktif melaksankan sosialisasi cegah kebakaran hutan dan lahan.
 
Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Marang saat patroli ke areal perkebunan, Selasa (15/10/2019) meminta seluruh masyarakat mencegah hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
 
"Kita meminta para warga agar ikut terlibat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ucapnya.
 
Senada dengan itu, Kapolres Pangkep AKBP Tulus Sinaga,  mengatakan bahwa, upaya yang dilakukan anggota kepolisian di beberapa daerah sudah sesuai dengan penegasan pimpinan polri yang meminta seluruh anggota kepolisian di daerah untuk terus malakukan pemantauan.
 
"Serta berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Kegiatan patroli dilakukan dari di titik beratkan diseputaran perkebunan warga yang rawan kebakaran serta hutan lindung," tambahnya. (Mcpangkajene)

Tarik Ulur Angka, NPHD Di Pangkep Masih Buntu

  • Category: Beranda
  • Published: Wednesday, 16 October 2019 07:20
PANGKEP.KAB -- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk alokasi biaya Pilkada Pangkep antara KPUD dan Pemkab Pangkep masih menemui jalan buntu. Antara kedua belah pihak masih belum menemui kata sepakat. KPUD sendiri mengusulkan angka 34 Miliar, sementara Pemkab hanya bersedia diangka 20 Miliar.
 
Ketua KPUD Pangkep, Burhan yang dihubungi rabu (16/10) menjelaskan jika ketersediaan anggaran pilkada harus mencukupi, lantaran diakui jika tidak boleh ada tahapan yg tertukar, tertunda apalagi ditiadakan.
 
"di awal harus dipastikan ketersediaan dana yg cukup, Jadi tidak memungkinkan penyelenggaraan Pilkada dengan dana yg tidak cukup, Misalnya ketika dana habis pada tahapan Kampanye, ya tidak mungkin kita berhenti kampanye, lalu kita pindah ke tahapan selanjutnya," jelas Burhan.
 
Meski NPHD sudah disepakati bahkan ditanda tangani Pemkab dalam hal ini Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid namun KPUD memilih menolak dan mendesak agar dilakukan peninjauan ulang. 
 
"NPHD itu adalah dokumen perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, jadi tidak mungkin saya tanda tangan diatas dokumen perjanjian tanpa dasar kesepakatan," tegasnya.
 
KPUD sendiri akan segera melaporkan hal tersebut ke KPU RI melalui KPU provinsi, dan kemudian diteruskan lagi ke Mendagri untuk ditindak lanjuti.
 
Sebelumnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan perpanjangan waktu untuk daerah yang belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga Senin (14/10) kemarin. Sayangnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep saat urung memberikan kejelasan. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

1059492
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1440
2330
6110
1040073
41136
69195
1059492

Your IP: 114.7.195.129
2020-09-22 14:36

Pengunjung

We have 30 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key