Thursday, 29 October 2020
  • >
  • >

Beranda

RATUSAN ASN PANGKEP PENSIUN, TIGA JABATAN STRATEGIS BAKAL KOSONG

  • Category: Beranda
  • Published: Saturday, 01 December 2018 00:50

pangkepkab.go.id,PANGKEP-Tahun ini di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel dipastikan ada pengurangan pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, 126 PNS/ASN sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Bagi pejabat nonguru, usia pensiun yaitu jika sudah berumur 58 tahun. Bila statusnya sebagai guru maupun fungsional lainnya, umur harus 60 tahun.T

Tiga di antara ratusan PNS yang akan pensiun itu merupakan jabatan pelaksana teknis (JPT) dan dipastikan akan lowong. Yaitu, Dewa Bohari, Sofyan Sammana serta Hartati.

Bupati Pangkep H.Syamsuddin Hamid, berharap Mereka yang sudah pensiun tidak begitu saja berhenti untuk berkarya namun mereka diharapkan agar tetap memberikan sumbangsihnya ke masyarakat pembangunan SDM masyarakat Pangkep utamanya bidang kesehatan dan pendidikan dan berdasarkan pengalaman dalam dunia pemerintahannya selama ini.

"Hari ini ada 126 orang ASN Pangkep yang memasuki masa purnabakti. Saya berharap, agar dapat kembali ke masyarakat dengan memanfaatkan waktu yang ada. Teruslah mengabdi, kita masih butuh sumbangsih teman-teman dalam dunia masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan ," Pinta Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid

Syamsuddin juga berharap, mereka yang telah selesai bekerja untuk Pangkep memanfaatkan dengan baik, misalnya dengan membuka usaha atau bergabung di dunia politik menjadi Calon Anggota Legislatif, Syamsuddin juga menyebut, jika ada yang bergabung ke dunia politik, itu sah-sah saja selama mengikuti aturan.

"Tentu saat pensiun, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu dengan melihat peluang usaha dengan bisnis yang beragam, atau bergabung di partai politik." jelasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan tengah menggodok sistem pensiun Fully Funded untuk PNS dan menarget bisa menerapkannya tahun ini.

“Kami targetkan tahun ini sudah ada model sistem pensiun baru, jadi pegawai baru nanti sepenuhnya pakai Fully Funded,” ujarnya.

Asman juga menjelaskan bahwa PNS lama akan tetap mendapatkan manfaat sistem pensiun Fully Funded saat sudah diterapkan nanti. Bedanya, PNS lama akan mendapatkan cut off, yakni memakai metode lama untuk perhitungan masa kerja yang sudah dilalui dan memakai Fully Funded untuk masa tugas yang tersisa.

Adapun sekarang, sistem pensiun Fully Funded masih dalam pembahasan antara Kemenpan RB dengan Kementerian Keuangan. Belum ada keputusan jelas terkait hitungan angka dalam sistem baru itu. Namun, Asman menjanjikan bahwa sistem Fully Funded akan membuat PNS yang pensiun lebih sejahtera ketimbang menggunakan skema terdahulu.

Di sisi lain, sistem baru juga dinilai tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gambaran, sebelumnya pemerintah menggunakan skema Pay-as-You-Go berdasarkan dana yang dikelola oleh Taspen untuk membayarkan pensiun PNS.

Sistem Fully Funded berbeda karena iuran pensiun akan dibayarkan oleh PNS dan negara. Lalu, dana tersebut akan dikelola antara lain dalam bentuk investasi. Saat masa pensiun, PNS akan mendapatkan semua dana tersebut berikut manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya sebagai investasi. Dengan demikian, nilai yang diperoleh bisa lebih besar sekaligus menyejahterakan PNS.

“Namun, kami belum sampai ke hitungan angka, masih proses. Yang jelas lebih sejahtera daripada pensiun sekarang. Nanti pada saatnya kami akan umumkan,” ujarnya.

(https://www.koranpangkep.co.id/2018/11/ratusan-asn-pangkep-pensiun-tiga.html)

 

PANGKEP RAIH 3 PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DARI KEMENPAN-RB

  • Category: Beranda
  • Published: Thursday, 29 November 2018 12:55

pangkepkab.go.id,PANGKEP-Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel kembali meraih 3 penghargaan sekaligus dalam ajang Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Tiga predikat yang didapatkan Pangkep tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RSUD Pangkep. Penghargaan yang diberikan itu untuk Kategori Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan penilaian BAIK. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin

Untuk bisa meraih predikat baik dalam penilaian pelayanan publik ini, ada banyak indikator yang harus dipenuhi. Indikatornya itu meliputi pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, khususnya penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

Selain itu, faktor yang tidak kalah penting yang ada dalam penilaian adalah pemberian penghargaan kepada para pegawai dalam rangka mengapresiasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan.Termasuk penyediaan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus pada unit layanan, pemanfaatan pengelolaan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik dan pendokumentasian kegiatan yang dilakukan serta peningkatan inovasi pelayanan publik melalui modernisasi layanan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Pangkep, Iman Takbir mengatakan penilaian ini dilakukan langsung oleh Kemenpan RB melalui Deputi Pelayanan Publik. dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Apresiasi Untuk Penyelenggaraan Publik 2018 di Grand Ballroom Raflesia, Balai Kartini, Jakarta.

"RSUD Pangkep ini dapat kategori baik, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu kategori predikat baik dengan catatan dan Disdukcapil dengan predikat pembinaan, kami menerima karena penilaian jatuh di bangunan Disdukcapil masih lama, tapi sudah dibangun saat ini yang baru," ungkapnya.

Iman menyebut, penghargaan yang diraih RSUD Pangkep menjadi simbol peningkatan kualitas pelayanan. penghargaan ini karena komitmen Bupati dan Wakil Bupati meningkatkan terus pelayanan publik. Dia menambahkan, Pemkab Pangkep akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Pangkep, tidak hanya bidang pelayanan kesehatan melainkan pelayanan publik lainnya



"Alhamdulillah Pangkep masuk meski baru pertama kali ikut, Alhamdulillah kita sudah menunjukkan kualitas dan semua ini berkat didukung oleh bupati dan wakilnya, Jadi kenapa RSUD Pangkep dapat, karena hasil penilaian evaluasi dan kinerja pelayanan publiknya dinilai cukup baik. Di Sulsel hanya 10 kabupaten terpilih yang dinilai" jelasnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Pangkep, dr Annas Ahmad mengaku bersyukur atas apa yang telah didapatkan RSUD Pangkep. penghargan ini akan semakin memotivasi jajarannya untuk bekerja dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada publik.

"Kalau penilaianya seperti itu dari Kemenpan RB kami sangat bersyukur dan kedepannya lagi meningkatkan pelayanan publik  agar RSUD Pangkep semakin baik di mata masyarakat Pangkep," kata Annas.

Sementara itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam sambutannya Syafruddin mengatakan Tujuan evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang mendegradasi kualitas pelayanan publik, bukan sebagai pacuan atau perlombaan yang mendiskriminasi kualitas, tetapi evaluasi dimaksud untuk memberkan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat bagi rakyat

“Apa yang sudah baik silahkan dicontoh, bagi yang belum jangan berkecil hati, tapi lebih kuat mengupayakan yang lebih baik. Bagi yang menerima penghargaan jangan berhenti! Ini bukan puncak, terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan cuma komunitas tertentu,” pungkasnya

Penghargaan diberikan setelah tim Kemenpan RB melakukan evaluasi pelayanan publik tahun 2018 di 208 kabupaten/kota serta 34 provinsi di Indonesia sejak beberapa bulan terakhir. Di tingkat provinsi, yang menjadi titik evaluasi yakni RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Samsat. Sedangkan untuk kabupaten/kota adalah RSUD, DPMPTSP dan Disdukcapil. Penilaian meliputi layanan publik, operator pelayanan, serta pengguna layanan.

"Hasil evaluasi pada 681 unit pelayanan, indeks rata-rata pelayanan di tingkat provinsi 3.0, indeks rata-rata pelayanan di kabupaten dan kota 3.17, dan indeks total 3.08. Atas upaya keras itu saya merasa perlu memberlakukan mekanisme reward berupa apresiasi kepada kepala daerah pembina pelayanan publik yang sangat baik atau kategori A,” tukas Menpan RB Syafruddin dalam sambutannya.

(https://www.koranpangkep.co.id/2018/11/pangkep-raih-3-penghargaan-pelayanan.html)

Subcategories

Statistik Pengunjung

1148315
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1408
1985
10184
1122663
67943
62016
1148315

Your IP: 114.7.195.129
2020-10-29 19:31

Pengunjung

We have 21 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key